Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
Pelayanan Publik Yang Prima
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
Jl. Jenderal Sudirman Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Telp. (0405) 2330657
Fax. (0405) 2330657
Email : pn.lasusua@gmail.com
Email Delegasi : delegasi.lasusua@gmail.com
]]>
Anggaran DIPA Tahun 2024 |
|
Badan Urusan Administrasi (01) |
Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) |
Lihat |
Anggaran DIPA Tahun 2023 |
|
Badan Urusan Administrasi (01) |
Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) |
Lihat |
Anggaran DIPA Tahun 2022 |
|
Badan Urusan Administrasi (01) |
Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) |
Lihat |
Anggaran DIPA Tahun 2021 |
|
Badan Urusan Administrasi (01) |
Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) |
Lihat |
Anggaran DIPA Tahun 2020 |
|
Badan Urusan Administrasi (01) | Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) | Lihat |
Anggaran DIPA Tahun 2019 | |
Badan Urusan Administrasi (01) | Lihat |
Badan Peradilan Umum (03) | Lihat |
]]>
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
1. Pembentukan tim pembangunan Zona Integritas
2. Penentuan anggota tim melalui mekanisme yang jelas
1. Dokumen rencana Kerja Pembangunan ZI
2. Dokumen Pembangunan Terdapat Target Prioritas yang Relevan
3. Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan pembangunan ZI
1. Kegiatan pembangunan sesuai rencana
2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI
1. Pimpinan sebagai Role Model
3. Budaya Kerja dan Pola Pikir
4. Keterlibatan anggota dalam pembangunan ZI
1. Komitmen Dalam Perubahan
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
1. SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis Instansi
2. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
4. Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
Keterbukaan Informasi Publik
1. Penerapan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Reform
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
]]>
1. Peta Jabatan dan Analisis Jabatan
2. Penempatan Rekrutmen Pegawai
3. Monitoring dan Evaluasi Penempatan Hasil Rekrutmen Pegawai
1. Mutasi Pegawai Antar Jabatan
2. Pola Mutasi Pegawai Antar Jabatan
3. Monitoring dan Evaluasi Mutasi Pegawai Antar Jabatan
1. Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
2. Pengembangan kompetensi pegawai
3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai
4. Kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
5. Upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
3. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
4. Reward dan Punishment hasil penilaian kinerja individu
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku kerja
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Dokumen Perencanaan Berorientasi Hasil
3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Dokumen IKU telah berkaidah SMART
5. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
6. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
7. Terdapat sistem informasi mekanisme informasi kinerja
8. Pengelolaan Akuntabilitas dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
1. Telah dibangun lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
3. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
4. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
1. Kebijakan Pengaduan masyarakat
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Tindak Lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Whistle Blowing System telah diterapkan
2. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
3. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
1. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
2. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
3. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan
4. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
5. Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
1. Kebijakan standar pelayanan
2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
4. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
3. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
4. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
5. Terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi
1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
2. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
3. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhanmasukan dan konsultasi
1. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
2. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
3. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
1. Upaya danatau Inovasi Pelayanan Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah