Jakarta-Humas: Jabatan ibarat pijar api dalam sebuah lentera. Cahayanya bisa menerangi dan menebarkan kehangatan. Namun nyala apinya akan membakar dan  menghanguskan, saat jatuh ke tangan orang yang zalim.

Demikian ungkap Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan setelah melantik tiga orang Pejabat Eselon 1  pada Mahkamah Agung Rabu (18/5) di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Lebih jelas, Guru Besar Universitas Diponegoro itu menambahkan bahwa jabatan jangan diartikan sebatas kekuasaan semata, melainkan juga mengandung tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Tekadkan dengan ikhlas pada hati sanubari saudara bahwa menjalankan dan memikul tanggung jawab jabatan, adalah semata-mata untuk tujuan beribadah, sehingga apa yang dilakukan dalam mengemban jabatan nanti, akan menjadi amal pahala bagi saudara, serta menjadi kebaikan bagi lembaga peradilan yang kita cintai, bangsa dan negara,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama ia menjelaskan bahwa menjadi pemimpin juga bukan hanya sekedar bisa memberikan perintah, namun harus mampu memberikan contoh dan keteladanan bagi para bawahannya, karena sejatinya, di balik kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, termasuk salah satunya kewajiban untuk memberikan contoh dan    keteladanan yang baik bagi segenap bawahannya.

“Saya berpesan kepada saudara agar dapat manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena kesempatan tidak akan datang dua kali, sehingga dengan wewenang dan jabatan yang dimiliki saat ini, saudara bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang kita cintai ini,” pesannya kepada para pejabat yang baru dilantiknya.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik:

1. H. Bambang Myanto, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, sebelumnya ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Bambang menggantikan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. yang kini menjadi Hakim Agung.

2. Sugiyanto, S.H. sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, jabatan sebelumnya adalah Inspektur wilayah II Badan Pengawasan. Ia menggantikan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., yang kini menjadi Hakim Agung.

3. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, jabatan sebelumnya adalah Kepala Pusat Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan. Ia menggantikan posisi Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum yang telah memasuki masa pensiun.

Dalam sumpahnya, para pejabat berjanji akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undnagan dengan setulus-tulusnya demi bakti kepada negara. Ketiga orang ini juga berjanji akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mereka juga bersumpah di bawah kitab suci Al-Qur’an akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. Acara pelantikan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. (azh/RS)

Jakarta-Humas: Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.H., M.H., menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Mahkamah Agung tahun 2022 pada Rabu, 11 Mei 2022 di ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Jakarta.

Sekretaris Mahkamah Agung menyatakan bahwa penandatanganan ini bertujuan untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyandang gelar Guru Besar dari Universitas Lampung ini menyampaikan bahwa tahun ini Mahkamah Agung untuk pertama kalinya berhasil menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menambahkan Mahkamah Agung merupakan satu dari empat Lembaga yang telah sempurna menindaklanjuti temuan BPK RI secara 100%. Ketiga Lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan BPK RI.

Untuk meningkatkan hal tersebut, alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor ini menyatakan Mahkamah Agung akan terus meningkatkan pengawasan dalam hal keuangan dan pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menyusun serangkaian proses dan kegiatan pada Rencana Penilaian Maturitas SPIP di Mahkamah Agung, sebagai dasar acuan bagi Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Mahkamah Agung RI Tahun 2022

Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang menyatakan setiap Kementerian/Lembaga perlu dilakukan sistem pengendalian intern, yaitu sebuah proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan.

Perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nugroho Sri Danardono selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum pada Ditwas Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, menyampaikan bahwa ada empat komponen esensial dalam mewujudkan implementasi SPIP. Keempatnya yakni kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Menurut Nugroho, WTP saja tidak menjamin bahwa Kementerian/Lembaga bisa bebas dari temuan. Untuk itu menurutnya setiap Kementerian/Lembaga harus memiliki SPIP.

Pada kesempatan tersebut, Nugroho menjelaskan prosesnya, pertama, Penilaian Mandiri oleh instansi. Kedua, penjaminan kualitas oleh APIP, dalam hal ini mahkamah Agung dilakukan oleh Badan Pengawasan (auditor), dan yang ketiga adalah evaluasi oleh BPKP.

Di Mahkamah Agung sendiri proses Penilaian Mandiri akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Lalu Penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM), Penjaminan Kualitas dan Finalisasi LHPM diagendakan pada Juni 2022. selanjutnya Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung Tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022.

Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, dan undangan lainnya. (azh/RS)